Keadaan Sosial Politik Ekonomi Perancis Menjelang Revolusi

    Revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Perancis yang berlangsung antara tahun 1789-1815. Dalam Revolusi Perancis kelompok demokrat dan pendukung republikanisme berusaha menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Revolusi Perancis merupakan sebuah transformasi besar dalam sistem politik dan masyarakat Perancis. Perancis berubah dari negara monarki absolut menjadi negara republik merdeka.

    1. Keadaan Perancis Menjelang Revolusi 

    Absolutisme pada mulanya diajarkan oleh seorang pemikir asal Florence, Italia bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Ajarannya mendukung kekuasaan raja secara mutlak. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul II Principe (atau The Prince, artinya “Sang Pangeran”). Dalam bukunya digambarkan tentang kekuasaan seorang raja yang Absolute dengan kekuasaan yang tak terbatas terhadap suatu negara, termasuk harta dan rakyat yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Ajaran  Machiavelli berkembang di Eropa sekitar abad ke-17 yang dianut oleh raja raja dari Eropa seperti raja Frederick II, Tsar Peter Agung, Kaisar Joseph II, Raja Charles I dan dinasti raja-raja Louis dari Perancis.

    a. Keadaan Sosial Politik

    Absolutisme adalah bentuk pemerintahan kerajaan dimana para penguasa secara mutlak dan tanpa dibatasi undang-undang. Puncak absolutisme Perancis adalah pada saat pemerintahan raja Louis XIV ( 1643 - 1715)  yang berpegang pada semboyan yang terkenal yaitu L'etat c'est moi (Negara adalah saya). Raja Louis XIV  memimpin, Perancis mengalami kemunduran yang begitu besar. Jalannya roda pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya, Marie antoinette. Pada pemerintahan para Raja Perancis sampai dengan Louis XIV  disebut sebagai ancient regime (masa pemerintahan yang lama), melihat begitu lamanya absolutisme menguasai Perancis sejak pemerintahan Dinasti  Karolingen, tetapi pelaksanaan secara riil nya  oleh raja Henry IV Navarre ( 1589 - 1610).

    Louis XIV  bergelar Raja matahari (Le Roi Soleil). Ia menganggap dirinya wakil Tuhan di dunia (Le Droit Divine) Sehingga rakyat harus tunduk sepenuhnya. Ia memerintah tanpa konstitusi, pengawasan dari parlemen, pengadilan dan kepastian hukum. Raja Louis XIV juga mudah memberi surat penangkapan (lettre de cachet) Bagi siapapun yang dicurigainya.

    b. Struktur Sosial Masyarakat

    Masyarakat Perancis pada masa ancien regime dibagi menjadi beberapa kelompok seperti berikut.

    1) Golongan 1

    Golongan ini berjumlah sekitar 300.000 jiwa. Mereka adalah para bangsawan yang umumnya memiliki tanah-tanah yang luas, rumah mewah dan hak-hak istimewa. Hak-hak tersebut antara lain yaitu hak untuk memegang jabatan tinggi dalam kerajaan, hak terbebas dari bermacam-macam pajak, hak berburu di kebun-kebun rakyat dan hak mengambil sesukanya hasil laba kebun dan ternak petani. 

    2) Golongan 2

    Golongan ini berjumlah lebih kurang 600.000 jiwa. Mereka adalah para agamawi yang menguasai ⅕ dari tanah wilayah Perancis. Agamawan juga memiliki hak-hak istimewa antara lain yaitu hak memungut hasil tanah milik gereja, hak memungut pajak dari rakyat, dan hak bebas dari bermacam-macam pajak.

    3) Golongan 3

    Golongan ini merupakan bagian terbesar dari masyarakat Perancis dan dibagi lagi menjadi tiga tataran, yaitu kaum borjuis, rakyat jelata di pedesaan, dan rakyat jelata di perkotaan.

    Kaum borjuis pada umumnya bekerja sebagai pemungut pajak di daerah, bankir, dokter dan notaris. Adapun kaum borjuis menengah kebawah adalah para pedagang dan pengrajin. Sementara itu, rakyat jelata di pedesaan adalah para petani yang hidupnya bergantung pada otoritas di atasnya seperti bangsawan, gerejawan, ataupun kaum borjuis. Populasi petani sendiri berjumlah tiga perempat dari keseluruhan populasi kerajaan. Adapun rakyat jelata di perkotaan bekerja pada industri dan kerajinan di perkotaan hidup menderita dan memperoleh gaji yang sangat rendah, bahkan tak sedikit dari mereka yang akhirnya menganggur.

    Golongan tiga ini dianggap rendah serta tidak memiliki hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang giat bekerja dan mempelajari ilmu pengetahuan. Golongan tiga tidak memiliki hak istimewa, mereka justru dibebani dengan bermacam-macam pajak seperti capitation (pajak pribadi), vingtieme (pajak penghasilan), taille (pajak tanah dan bangunan), gabelle (pajak garam) dan aides (pajak anggur). Pelapisan masyarakat seperti ini menimbulkan terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial.             

    c. Kondisi Ekonomi

    Perancis menjelang 1789 dapat dikatakan sebagai sebuah negara miskin di bumi yang kaya. Pengeluaran kas negara yang begitu besar untuk keperluan angkatan bersenjata dalam perang kemerdekaan Amerika tak bisa ditutupi oleh pajak. Antara 1780-1787 kerajaan meminjam uang tiga kali lebih besar daripada tiga abad sebelumnya. Selain itu, keuangan negara dikeluarkan untuk membiayai kehidupan mewah istana yang menghabiskan anggaran sebesar 35 juta livre pada 1789, yang berarti seperlima belas dari seluruh pendapatan negara.

    Selama pemerintahan Louis XIV, sejumlah menteri termasuk turgot (pengawas keuangan umum), Charles Alexandre de Calonne (pengawas keuangan umum), dan Jacques Necker (direktur jenderal keuangan) mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun usaha ini gagal. Untuk mengisi kas negara, raja berupaya untuk memungut pajak dari semua golongan masyarakat. Akan tetapi hal ini justru menjadi perdebatan di dalam badan perwakilan rakyat (Etat Generaux) dan secara otomatis mempercepat meletusnya revolusi.

    2. Lahirnya Para Pemikir Penganjur Perubahan

    Terjadinya Revolusi Perancis tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya pemikiran-pemikiran baru yang dikemukakan tokoh-tokoh berikut ini.

    1) Montesquieu (1659-1755)

    Bukunya adalah L'Esprit des Lois (Jiwanya Undang-Undang). Diterangkan sejarah dari undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, dirincinya segala keburukan dan kebaikannya. Kekuasaan membuat undang-undang, menjalankan undang-undang dan kehakiman harus dipisahkan. Dalam bukunya, Montesquieu mengenalkan bentuk kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga (trias politica) yang meliputi hal-hal berikut ini.

• Kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang)
  
• Kekuasaan Eksekutif (pelaksanaan undang-undang)
  
• Kekuasaan Yudikatif (pengawas dan  pengadilan pelanggar undang-undang). 

    

    2) Voltaire (1694-1778)

    Sebenarnya pada zamannya, Voltaire lebih dikenal sebagai seorang pujangga daripada seorang ahli hukum. Dengan tegas dan jitu dikritiknya pemerintahan Louis XIV yang aristokratis. Dia membandingkan pemerintahan di Inggris yang berparlemen dengan di Perancis yang hanya namanya punya parlemen, sedangkan parlemen sejak Louis XIII tidak lagi berfungsi. Kemudian dia membandingkan pemerintahan Frederick II di Jerman yang bertindak demi masyarakat banyak. Voltaire menyokong pendapat J.J. Rousseau dengan mengatakan bahwa semua peraturan yang tidak sesuai harus ditiadakan.

    3) J.J. Rousseau (1712-1775)

    Pemujaan dan dipujinya kepada rakyat dapat dikatakan terlalu berlebihan. Sebagai seorang penulis dia tergolong pemuja alam, sama seperti dua orang kawannya dari Inggris, yaitu William Words Worth dan Charles Dickens. Manusia adalah bagian dari alam, dan dia lebih memuja rakyat, karena dalam tingkah laku rakyat yang polos terhadap ketulusan, tidak pada orang yang telah dihaluskan atau telah dipoles oleh tata krama. Rakyat adalah segala-galanya bagi dia. J.J. Rousseau menyebarkan paham kemerdekaan bagi manusia dan persamaan.

    Rousseau menulis buku yang berjudul Du Contract Social. Di dalamnya ia menjelaskan bagaimana seharusnya undang-undang dan peraturan untuk manusia yang beradab. Tulisan Rousseau ini sangat mendapat perhatian rakyat Perancis, dipandang sebagai buku suci ke arah perubahan sehingga semua Rakyat merasa berkewajiban untuk membacanya.  Inti dari Du Contract Social bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat.