Kehidupan Bangsa Masa Rezim Orde Baru

INDONESIA MASA ORDE BARU

1. Lahirnya Orde Baru

       Terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 1965 dan masuknya unsur PKI ke dalam pemerintahan (Kabinet Dwikora) adalah menjadi salah satu penyebab tuntuhnya pemerintahan orde lama (masa pemerintahan Soekarno). Pada tanggal 12 Januari 1996 kesatuan-kesatuan aksi mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah Orde Lama. Tuntutan tersebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut :

a. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya

b. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI

c. Turunkan harga/perbaiki ekonomi

       Aksi demonstrasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), KASI (Kesatuan  Aksi Sarjana Indonesia), dan KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia). Pada tanggal 26 Oktober 1966, berbagai kesatuan aksi tersebut bersatu dalam barisan Front Pancasila.

       Pada 11 Maret 1966, Mayjen Basuki Rahmat (Menteri Veteran), Brigjen Amir Mahmud (Pangdam V/Jaya), Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar) atas izin Menpangad Letjen Soeharto mengahadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Ketiga perwira ini menyarankan agar Presiden Soekarno memeberikan wewenang kepada Letjen Soharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban umum. Berdasarkan hasil diskusi. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menpangad Letjen Soeharto untuk mengatasi segala keadaan.

        Surat perintah itu yang sekarang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Inti dari Supersemar adalah menunjuk Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk tercapainya keamanan, dan kestabilan jalannya pemerintahan RI dan Revolusi Indonesia.

       Pada tanggal 25 Juli 1966, kabinet 100 Menteri dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan Tap. MPRS No. III/MPRS/1966, Presiden Soekarno menugaskan Letjen Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera.

       Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Presidium Kabinet. Presidium Kabinet dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Akibatnya, perjalanan tugas kabinet kurang lancar yang berarti pula kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Pada tanggal 22 Februari 1967 dengan penuh kebijaksanaan, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembang Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966.

       Penyerahan itu tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandaris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang Supersemar berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Pada tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS untuk LIMA tahun pertama dan akan akhirnya akan menjabat selama sekitar 32 tahun lamanya.

2. Kehidupan Politik Masa Orde Baru

       Setelah pelantikan, Presiden Soeharto mengeluarkan beberapa kebijakan politik dalam upaya menjaga jalannya pemerintahan.

a. Kebijakan Politik Luar Negeri

       Sistem politik pada masa Orde Baru adalah otoriter dan tidak demokratis, di mana kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan. Dampaknya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi banyak terjadi KKN (Kotupsi, Kolusi, Nepotisme). Pemerintahan Orde Baru bersifat sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidak adilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Kebijakan Politik Luar Negeri

       Dalam bidang politik luar negeri, pemerintah Orde Baru bertekad menjalankan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri yang tidak memihak antara Blok Barat dan Blok Timur serta selalu ikut aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia.

3. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru

       Untuk melaksanakan pembangunan, pada tanggal 6 Juni 1967 Presiden Soeharto mengumumkan susunan kabinet yang disebut Kabinet Pembangunan, sedangkan program kerjanya disebut Pancakrida.

       Setiap tahap pembangunan berlangsung selama lima tahun dan disebut Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pelaksanaan Pelita adalah sebagai berikut :

1) Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) menekankan pada pembangunan bidang pertanian.

2) Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979) tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan            prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.

3) Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) menekankan pada Trilogi Pembangunan.

4) Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

5) Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri

6) Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999) masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang    ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan            kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

       Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini sesuai dengan Trilogi pembangunan yang merupakan landasan pelaksanaan setiap tahap Pelita. Isi Trilogi pembangunan adalah sebagai berikut :

1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia.

2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3) Kestabilan nasional yang sehat dan dinamis.

BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

1. Akhir dari Pemerintahan Orde Baru

       Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru

a. Krisis Moneter

       Krisis Moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji pekerja. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti utang luar negeri dan industrialisasi.

b. Pemerintahan Sentralistik

       Pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan ketidak puasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat.

c. Krisis Politik

       Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan DPR dan MPR kepada rakyat menjadi tidak sempurna.

d. Krisis Kepercayaan

       Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto kala itu berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Melihat kondisi itu kemudia muncul berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan terutama mahasiswa kala itu. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiwa yang semula aksi damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti. Yaitu Elang Mulya Lesmana (mahasiswa Arsitektur angkatan 1996), Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai Pahlawan Reformasi.

e. Krisis Sosial

       Pola transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru juga tidak diiringi dengan penanganan solidaritas sosial di daerah tujuan. Pada akhirnya timbul kecemburuan sosial. Kondisi inilah yang kemudian memicu tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mereformasi pola pembangunan ekonomi.

f. Krisis Hukum

       Pada saat itu kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim, juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara.

LAHIRNYA MASA REFORMASI

       Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi bangsa Indonesia terus menerus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk, KKN makin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok. Oleh karena itu, muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiwa. Para mahasiswa meminta agar agenda reformasi segera diwujudkan. Agenda reformasi, sebagai berikut :

a. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

b. Amandemen UUD 1945.

b. Penghapusan Dwifungsi ABRI.

d. Laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

e. Ciptakan pemerintahan yang bersih KKN.

f. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN

       Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjandi akan me Reshuffle Kabinet Pembangunan VII dan giganti dengan kabinet Reformasi. Selain itu, juga akan dibentuk Komite Reformasi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena ada 14 menteri yang menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

       Pada tanggal 21 Mei 1998, bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habiebie. Peristiwa ini menandai berakhirnya keuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.